The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia

The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Era orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Praktik intelijen tidak seperti lembaga Professional-justisia yang mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya untuk menggolongkan sebuah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.

This courtroom is the higher alternative in settling employment associated disputes. One other alternatives are work conciliation, arbitration and mediation. This court docket also functions given that the registrant of your settlement achieved utilizing the other implies (to provide executory electricity).

Dalam teori ekonomi, saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham.

Makalah ini berfokus pada isu-isu pemilu setelah period reformasi. Dengan mempelajari literatur yang ada sebagai bahan perbandingan antara pemilu ke pemilu.

The general public trauma from remarkable intelligence ‘powers’—Specially armed service intelligence—permitting control of the public sphere and the political system hasn't absolutely disappeared nonetheless. In a country which includes experienced 32 decades of authoritarian in the Orde Baru (New Buy) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence aspects in governing administration companies and ministries continues to be a crucial challenge.

Disclaimer klik disini : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

[22] So, the army bodies attached to the civilian governing administration ultimately completed an intelligence ‘function’ to protect towards just what the Orde Baru

One more challenge is the sectoral rivalry involving the army, police, and strategic intelligence providers, all of which might be oriented toward interior stability threats and domestic intelligence operations. Domestic threats kind a contested operational area, a ‘gray’ zones of defense, safety, and intelligence threats.

Dalam rapat tersebut dilakukan sinkronisasi, harmonisasi produk intelijen untuk kemudian dirumuskan kegiatan operasional dan tindakan bersama yang harus dilakukan.

It would be the merger from the TNI and the previous KNIL and all military personnel of the two forces, additionally the impartial paramilitary teams (laskar) which fought the war to the facet of the independence movement.

BIN has long been the topic of criticism from human legal rights groups for its therapy of dissidents and human rights advocates in Indonesia and not enough accountability, as even the Indonesian authorities doesn't know regarding their activity.[four][5]

Reformasi dalam rekrutmen dan kultur kerja intelijen menjadi bagian penting dalam upaya menjaga profesionalisme dan efektivitas lembaga intelijen dalam menjalankan tugasnya.